PANTAUBEKASI – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi Kali Jambe yang terdampak tumpukan sampah di sekitar KM 19 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (30/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan persoalan sampah melalui normalisasi sungai, pengangkutan, serta pembenahan sistem pengendalian sampah dari wilayah hulu.
Dalam kesempatan itu, Asep menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi di Kali Jambe membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal tersebut lantaran sampah yang menumpuk tidak hanya berkaitan dengan kondisi wilayah Kabupaten Bekasi, tetapi juga dipengaruhi aliran dari daerah lain.
Ia menduga sebagian sampah berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang. Kondisi pengelolaan sampah yang mengalami kelebihan kapasitas di wilayah tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penanganan bersama.
Untuk mendukung normalisasi Kali Jambe, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan dana sekitar Rp2,3 miliar.
“Untuk penanganannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk selanjutnya dibawa ke lokasi pengelolaan sesuai koordinasi lintas daerah,” ungkap Asep.
Ia mengatakan, upaya pembersihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan agar sampah tidak kembali masuk ke aliran sungai.
Pemkab Bekasi telah membahas rencana pemasangan jaring sampah serta pembenahan instalasi pengolahan air limbah bersama Pemerintah Kota Bekasi.
“Aliran Kali Jambe bermuara hingga ke Kali CBL. Karena itu, persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani dari sumbernya. Kami berharap pembenahan di bagian hulu, termasuk pemasangan jaring sampah dan penataan IPAL, dapat segera dilakukan agar sampah tidak terus terbawa ke wilayah hilir,” jelasnya.
Asep menambahkan, koordinasi juga telah dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan penanganan akan mengikuti timeline yang disepakati sesuai arahan gubernur.
Ia meminta seluruh pihak menyampaikan tahapan pekerjaan dan target penyelesaian agar proses penanganan dapat diawasi bersama.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menyebutkan bahwa tumpukan sampah liar di kawasan KM 19 diperkirakan mencapai 1.200 meter kubik.
Penanganan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Pemkab Bekasi, Pemkot Bekasi, PSDA Provinsi Jawa Barat, serta unsur terkait dari DKI Jakarta.
Sebagai dukungan teknis, Pemkab Bekasi menyiapkan 50 sampai 60 armada dump truck yang akan dikerahkan pada Minggu. Pengaturan jadwal dilakukan untuk menjaga pelayanan persampahan reguler kepada warga tetap berjalan pada hari kerja.
Sampah hasil pengangkutan dari wilayah Kabupaten Bekasi direncanakan dikirim ke Aspex Kumbong. Syafri menyebutkan, koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, dan pengelola TPST menghasilkan dukungan pembebasan biaya tipping fee.
Selain langkah jangka pendek, pihaknya mendorong pembangunan pintu penahan sampah permanen dari beton di titik nol kilometer perbatasan sungai.
Menurut Syafri, fasilitas yang ada saat ini belum dapat menahan seluruh sampah ketika aliran membawa material dalam volume besar. Kondisi tersebut menyebabkan sampah terus bergerak ke hilir dan tertahan di sekitar jembatan.
“Kami membutuhkan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan. Dengan begitu, apabila sampah berasal dari wilayah hulu, sampah tersebut dapat tertahan sejak awal dan penanganannya menjadi tanggung jawab daerah asal,” pungkasnya.
Pemkab Bekasi berharap penanganan terpadu ini dapat menjadi solusi jangka panjang sekaligus memperkuat tanggung jawab setiap daerah dalam mengendalikan sampah yang mengalir melalui sungai.
