PANTAUBEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali meluncurkan wacana pendampingan program di tingkat tapak. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan rencananya untuk berkantor di lingkungan Rukun Warga (RW) mulai Januari 2027. Kebijakan ini diklaim sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pengalokasian dana program Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren (Lingkar Keren) yang mencapai Rp100 juta per RW.
Pernyataan tersebut disampaikan Tri saat menghadiri Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia di RW 24, Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu.
“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai pemerintah membuat program, tetapi ternyata tidak menjawab persoalan yang dihadapi warga,” ujar Tri.
Tri menilai, keberadaan program Lingkar Keren memerlukan identifikasi masalah yang tepat agar tidak salah sasaran. Anggaran sebesar Rp100 juta di setiap RW dirancang untuk menyelesaikan persoalan fisik maupun non-fisik, mulai dari drainase hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
“Melalui Lingkar Keren, kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Setiap RW memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda. Karena itu, anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan warga,” tegasnya.
Namun, rencana Wali Kota untuk turun langsung berkantor di tingkat RW memicu analisis terkait efektivitas struktur birokrasi di Kota Bekasi. Dengan jumlah mencapai 1.020 RW, muncul pertanyaan apakah aksi ‘ngantor di RW’ ini efektif secara manajerial, atau justru mengindikasikan belum optimalnya peran Camat dan Lurah dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penjaringan aspirasi di wilayahnya masing-masing.
Tri menekankan bahwa pengurus RW tetap memegang peran kunci dalam memetakan prioritas. “Ketua RW harus tahu apa yang sedang dihadapi warganya. Apakah jalan lingkungannya perlu diperbaiki, apakah saluran airnya bermasalah, atau apakah masyarakatnya membutuhkan ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Kita ingin kebutuhan itu dibicarakan dan dicarikan solusinya bersama,” tambahnya.
Ia memungkas dengan menekankan pendekatan penyelesaian masalah langsung di lapangan. “Prinsipnya sederhana, kita datang, kita dengarkan, kita lihat persoalannya, lalu kita cari jalan keluarnya. Pembangunan harus dirasakan masyarakat sampai ke lingkungan tempat mereka tinggal,” tutup Tri.
