PANTAUBEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus memperketat evaluasi terhadap kedisiplinan dan perilaku aparatur sipil negara (ASN). Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 48 ASN masuk dalam radar penanganan pelanggaran disiplin.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 ASN telah resmi mendapatkan hukuman berat berupa pemberhentian. Sementara itu, 24 ASN lainnya masih menjalani proses penjatuhan hukuman sesuai mekanisme administratif yang berlaku.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan bervariasi tergantung pada bentuk dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari kategori disiplin ringan, sedang, hingga berat.
“Sampai saat ini ada 24 ASN yang sudah diberhentikan. Sementara 24 lainnya masih dalam proses penjatuhan hukuman dan menunggu tahapan yang dilakukan oleh BKN,” ujar Tri.
Salah satu kasus indisipliner yang sempat menjadi sorotan publik adalah dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan lima oknum ASN Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi terhadap sejumlah sopir truk di Pos Poncol, Kecamatan Bekasi Timur.
Mekanisme Penjatuhan Sanksi Melalui BKN
Tri menjelaskan bahwa proses pemberian sanksi disiplin kepada ASN tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui prosedur administratif yang ketat. Pemkot Bekasi mengawali langkah dengan mengajukan usulan hukuman, yang kemudian harus melalui proses verifikasi dan penetapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Mekanismenya, usulan hukuman terlebih dahulu diproses melalui BKN. Setelah surat ketetapan dari BKN diterbitkan, barulah wali kota menetapkan keputusan hukuman tersebut,” jelasnya.
Menurut Tri, langkah tegas berupa evaluasi berkala ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada pegawai yang melanggar. Lebih dari itu, langkah ini merupakan instrumen penting untuk membenahi birokrasi, memperkuat profesionalitas, menjaga etika, serta mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi.
“Evaluasi ini kami lakukan secara berkala untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Melalui penegakan disiplin yang konsisten ini, Pemkot Bekasi berharap seluruh jajaran birokrasi dapat melakukan pembenahan internal. Setiap ASN diimbau agar senantiasa memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan negara serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
