PANTAUBEKASI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta jajaran kepengurusan baru Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi untuk langsung tancap gas memperkuat tata kelola organisasi, terutama dalam menjaga stabilitas ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kabupaten Bekasi, Hudaya, saat mewakili Plt. Bupati Bekasi dalam prosesi pelantikan kepengurusan PMI periode 2026–2031 di Cikarang Barat, Senin (14/9/2026).
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, saya mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan PMI Kabupaten Bekasi periode 2026–2031. Tentu tugas berat sudah menanti di depan,” ujar Hudaya dalam sambutannya.
Hudaya menekankan bahwa jaminan ketersediaan darah menjadi parameter krusial dalam pelayanan kesehatan. Ia meminta agar kapasitas layanan donor darah terus ditingkatkan demi mempermudah akses masyarakat.
“Ketersediaan darah ini harus terus ditingkatkan supaya masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan kebutuhan darah. Jangan sampai terjadi kekosongan stok darah di PMI,” tegasnya.
Sebagai wilayah yang didominasi kawasan industri besar, Kabupaten Bekasi memiliki kompleksitas persoalan tersendiri. Oleh karena itu, Hudaya mendorong agar penguatan PMI dilakukan melalui skema kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, kawasan industri, hingga elemen masyarakat sipil.
Selain itu, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada PMI yang tetap konsisten menyalurkan bantuan air bersih di tengah masa transisi kepengurusan guna meringankan beban warga yang terdampak kekeringan.
Komitmen Kepengurusan Baru Hadapi Tantangan Kemanusiaan
Merespons tantangan tersebut, Ketua PMI Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2026–2031, Ahmad Kosasih, menyatakan kesiapannya untuk membawa organisasi menjadi lebih profesional dan tanggap terhadap isu-isu kemanusiaan di lapangan.
“Kami menyadari ini adalah amanah besar dan tanggung jawab yang mulia. Tanpa dukungan semua pihak, kami tidak akan mampu menjalankan amanah ini,” kata Ahmad.
Ahmad menjelaskan, Kabupaten Bekasi merupakan kawasan yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari imbas pandemi COVID-19 di masa lalu, banjir musiman, kekeringan, hingga puting beliung. Berbekal pengalaman penanganan sebelumnya, kepengurusan baru bertekad mempercepat respons kedaruratan di lapangan.
“Ke depan tantangannya akan semakin kompleks. Karena itu, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk membenahi pengelolaan PMI, meningkatkan kualitas pelayanan sosial kemanusiaan, dan menghadirkan program yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Guna mewujudkan hal tersebut, Ahmad membeberkan sejumlah fokus kerja strategis. Selain memastikan ketersediaan stok darah yang memadai dan berkualitas, PMI Kabupaten Bekasi menargetkan perluasan layanan hingga menjangkau seluruh kecamatan yang ada.
“Kami berkomitmen memperkuat pengelolaan PMI, meningkatkan kapasitas ketersediaan stok darah, mempercepat respons bencana, serta memperluas pelayanan ke 23 kecamatan. Kami juga akan memperkuat eksistensi PMI tingkat kecamatan dan program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBA),” tandasnya.
Tinggalkan Balasan